Pernahkah Anda mendengar istilah Supplemental Guidance? Jangan terlalu kecewa bila belum pernah mendengarnya. Supplemental Guidance (SG) atau pedoman tambahan memang merupakan kategori baru dalam ranah pedoman praktik auditor internal.
Penting untuk diketahui, bahwa SG bukan merupakan bagian dari IPPF. Sebagaimana kita ketahui, IPPF terdiri dari pedoman wajib atau Mandatory Guidance (Definisi, Kode Etik, dan Standar) dan pedoman yang sangat dianjurkan atau Strongly Recommended Guidance (Practice Advisories, Practice Guides, dan Position Papers). Meski demikian, IIA melakukan upaya-upaya validasi agar SG ini konsisten alias tidak bertentangan dengan IPPF.
SG dimaksudkan untuk membantu para praktisi dalam menerapkan IPPF dan praktik profesional audit internal secara umum. Dan IIA mendorong para praktisi untuk mengikuti pedoman dalam SG ini sepanjang dapat diterapkan dan berguna untuk lingkungan organisasi mereka, serta sesuai dengan tujuan penugasan yang dilakukan.
Tidak semua SG dikembangkan secara penuh oleh IIA. Dalam beberapa kondisi, IIA dapat juga secara parsial mengembangkan material tertentu sebagai SG, antara lain dalam kondisi:
Material tersebut dikembangkan dalam projek kerja sama dengan organisasi lain, dan karenanya tidak dapat dimasukkan dalam IPPF.
Material tersebut memiliki karakteristik sebagai ‘buku putih’ (white paper). Ini tidak masuk dalam kategori Pedoman Praktik (Practice Guide) karena tidak menyediakan alat bagi praktisi, dan tidak pula masuk dalam kategori Position Paper karena tidak mengambil posisi pada subjek tertentu.
White paper terutama berfungsi sebagai referensi/sumber informasi bagi stakeholder berkaitan dengan aktivitas audit internal dan praktik terbaik.
Material tersebut merupakan gambaran yang luas tentang suatu subjek atau bidang keahlian tertentu, dan memberikan informasi dan saran praktis untuk pelaksanaan praktik audit internal.
Sebagai SG terbaru, IIA menerbitkan SG terkait dengan Definisi Sektor Publik (Public Sector Definition) pada 29 Desember 2011 kemarin. SG ini dimaksudkan untuk memperjelas sektor publik yang oleh beberapa pihak mungkin dianggap ambigu. Secara umum disepakati bahwa sektor publik meliputi pemerintah, lembaga, perusahaan, dan atau organisasi lainnya yang dikendalikan atau didanai oleh dana publik, yang menyelenggarakan atau menyediakan program, barang, dan atau jasa publik. Namun, tidak selalu jelas apakah organisasi tertentu masuk atau tidak dalam kriteria seperti itu. SG terkait “Definisi Sektor Publik” ini membantu para praktisi untuk menentukan batas antara sektor publik dan swasta, sehingga mereka mampu mengidentifikasi kriteria dan mengklasifikasikan sebuah organisasi di sektor publik atau tidak. Anda dapat mengunduh SG terbaru ini di sini .
Dengan menetapkan SG sebagai kategori dalam ranah pedoman praktik ini, membawa konsekuensi reklasifikasi terhadap beberapa material yang pernah dirilis IIA. Untuk melihat daftar pedoman praktik yang direklas menjadi SG
